Durban Climate Talks End Results

Hasil Akhir Perundingan Iklim Durban Pada hari terakhir perundingan iklim di Durban, para pihak secara intensif membahas isu-isu kritis, yang mencakup bentuk rezim iklim ke depan sepertihasil tentang Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund-GCF).   Green Climate Fund  - Ketidaksepakatan atas sekretariat sementara Dalam laporan Meena Raman dari Third World Network (TWN) dari Durban (9/12) menyebutkan bahwa menurut salah satu sumber, draf keputusan GCFdekat dengan kesepakatan para pihak untuk diadopsi pada pertemuan ke-17 dari Konferensi Para Pihak (COP) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Namun, masalah kunci yang tersisa adalah tuan rumah sekretariat interim GCF. Pilihannya adalah (i) Sekretariat UNFCCC, (ii)Sekretariat Global Environment Facility(GEF), atau (iii) Kantor PBB di Jenewa,agar mengambil langkah-langkah administratif yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah sekretariat sementara. Di Cancun tahun lalu, para pihak sepakat bahwa GCF akan didukung olehsekretariat independen. Sementara itu Kelompok G77 dan China dalamperundingan intensif pada malam sebelumnya, menolak Sekretariat GEF sebagai pilihan, namun negara-negara maju bersikeras sebaliknya. Perundingan terusberlanjut pada Jumat pagi untuk menyelesaikan masalah.   Dalam pertemuan para Menteri Kamis malam (8 Desember) sekitar 22.00,Presiden COP/CMP Afrika Selatan, Ms. Maite Nkoana-Mashabane,menyampaikan pilihan dalam tabel tentang bentuk hasil hukum menurut UNFCCCseperti tabel lain pilihan terkait dengan periode komitmen kedua bagipengurangan emisi gas rumah kaca pihak Annex 1 (negara maju) di bawah Protokol Kyoto (KP). (i) Berdasarkan Konvensi   Pilihan satu adalah sebuah protokol baru menurut Pasal 17 Konvensi atau instrumen hukum yang mengikat lain. Forum menurut pilihan ini adalah usulanuntuk Kelompok Kerja Ad-Hoc baru dan Kelompok Kerja Ad-Hoc tentang Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi (AWGLCA) pada COP 17. Jangka waktu mengadopsi sebuah protokol ini pada COP 18 atau COP 21.   Pilihan 2 (a) adalah menyelesaikan kesepakatan Bali (Action Plan) melalui protokol menurut Pasal 17 Konvensi atau instrumen hukum lain yang mengikat. Forum menurut pilihan ini adalah AWG-LCA melalui mandat baru dan jangka waktu untuk penerapan protokol pada COP 18 atau COP 21.   [Perbedaan antara Opsi 1 dan 2 (a) yaitu pilihan 1 adalah suatu perjanjian yang sama sekali baru yang tidak didasarkan pada hasil Bali, sementara pilihan2 (a) didasarkan pada hasil Bali.] Pilihan 2 (b) adalah untuk menyelesaikan hasil kesepakatan Bali melalui hasil hukum sementara pilihani 2 (c) adalah untuk melengkapi hasil kesepakatan Bali melalui serangkaian keputusan. Forum untuk kedua pilihan ini adalah AWGLCA dan jangka waktunya adalah mengadopsi hasil hukum di COP18, COP 19 atau COP 21.   Pilihan 3 adalah menyelesaikan hasil kesepakatan Bali melalui serangkaian keputusan COP, dan mulai proses pasca-2020. Forum ini adalah AWGLCA untuk menyelesaikan hasil kesepakatan Bali, dan Kelompok Kerja Ad-hoc baru pasca-2020. Waktu tidak ditentukan.   Menurut salah satu sumber, sekitar 50 negara yang hadir diwakili oleh menteri masing-masing negara ketika pertemuan pertama yang diadakan sekitar pukul 10 malam, dan ada pernyataan umum dari para menteri. Setelah itu, pembentukan kelompok yang lebih kecil untuk proses yang diselenggarakan pada sekitar pukul 01.00, Jumat pagi, dimana sekitar 30 negara hadir mengatasi masalah "tingkat teknis" untuk mengidentifikasi pilihan yang bisa bekerja dan ini dihadiri oleh beberapa menteri dan pemimpin perundingan. Uni Eropa mengungkapkan lebih memilih pilihan 1 sementara Aliansi Negara Kepulauan Kecil (Alliance of Small Island States ) mengungkapkan lebih memilih pilihan 2 (a). Negara Berkembang Terkecil (Least Developing Countries) juga mendukung pilihan 2 (a).   Sebuah sumber mengatakan bahwa banyak negara berkembang lebih memilih pilihan 3 dengan mengekspresikan bahwa bentuk seharusnya tidak harusmenduga hasilnya. Salah satu negara berkembang, saat mendukung pilihan 3 juga mengusulkan pilihan 4 dengan AWGLCA melanjutkan pekerjaannya.   Amerika Serikat, tampaknya, tidak siap untuk berkomitmen pada hasil yang mengikat secara hukum, tetapi mengungkapkan bahwa mungkin ada ruang untuk proses di bawah pilihan 3. Ini tidak bisa mendukung pilihan yang terstruktur mencerminkan kategorisasi negara  Rencana Aksi Bali (Bali Action Plan) sebagai negara maju dan berkembang. (ii) Periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto   Pilihan juga disajikan untuk diskusi terkait komitmen kedua Protokol Kyoto(2CP).   Salah satu pilihan adalah penomeran yang menyatakan sebagai pembatasanemisi terukur dan pengurangan obyektif (QELROs) sebagai nomor tunggal di Durban dengan perubahan Lampiran B (dari Protokol) serta aplikasi sementaradan terbuka untuk ratifikasi penuh dengan aturan untuk 2CP yang diputuskan di Durban.   Pilihan lain adalah untuk nomor yang akan dinyatakan sebagai target dalam persentase di Durban, QELROs sebagai nomor tunggal pada tahun 2012 dan bentuk untuk menjamin kelangsungan  keputusan pada target; menyelesaikanQELROS pada tahun 2012, dengan perubahan pada CMP8 terbuka untukratifikasi penuh dan keputusan di Durban pada aturan untuk 2CP tersebut. Sebuah pilihan lebih lanjut untuk target dinyatakan sebagai persentase di Durban, QELROs sebagai nomor tunggal pada tahun 2012, untuk bentukmenjadi keputusan atau pernyataan di Durban, tanpa amandemen dan aturan2CP diputuskan di Durban.     Hasil Akhir Perundingan Iklim Durban Menurut sebuah sumber, beberapa negara berkembang bertanya bagaimanatingkat ambisi itu akan dicapai terkait dengan opsi yang diajukan di bawahProtokol Kyoto dan jika pilihan deklarasi mengikat secara hukum. Setelah tanggapan dari para pihak,Presidensi COP memberitahu para pihakbahwa dia akan memajukan diskusi lebih lanjut dengan usulan rancangan dalam bentuk keputusan.   Pertemuan berakhir sekitar 04.00 dan diharapkan bisa berlanjut di pagi hari ini. Konsultasi Menteri   Sementara itu, menyusul penunjukan beberapa menteri untuk memimpin konsultasi menteri tentang sejumlah isu dari AWGLCA, menurut sebuah sumber, beberapa menteri telah melakukan "konsultasi bilateral" dengan para pihak pada isu-isu seperti “visi-bersama” dan “mitigasi”. Tampaknya pada Kamis, konsultasi itu sudah diselenggarakan pada isu “review”.   Para menteri yang membantu Presiden COP pada berbagai isu adalah sebagai berikut: Menteri Onkokame Mokaila dari Botswana untuk ‘shared vision’ (berbagi visi), Menteri Tim Groser dari Selandia Baru untuk ‘developed and developing country mitigation’ (mitigasi negara maju dan berkembang), Menteri Maria Fernanda Espinosa dari Ekuador untuk ‘Adaptation Committee’ (KomiteAdaptasi), Utusan Khusus Venezuela Claudia Salerno untuk ‘response measures’ (tindakan respon), Menteri Nathalie Kosciusko-Morizet dari Prancis untuk ‘sectoral approaches’ (pendekatan sektoral), dan Menteri Chris Huhne dari Inggris untuk 'review' (tinjauan).   Beberapa pihak negara berkembang mengeluh dalam hal bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dimana pertemuan itu diselenggarakan dansiapa yang sedang berkonsultasi. AWGLCA   Sementara itu, perselisihan besar terus berlangsung atas isu-isu dalam beberapa kelompok informal.   Pada kelompok informal transfer teknologi, negara-negara maju bersatu dalam oposisi untuk usulan Bolivia (didukung oleh Filipina) yang "meminta Komite Eksekutif Teknologi untuk mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) terkait dengan pengembangan dan transfer teknologi."   AS mengatakan bahwa seharusnya tidak ada bahasa pada HKI karena ini bukan forum yang tepat untuk membahas topik ini. Uni Eropa dan negara-negara maju lainnya menggemakan sentimen AS.   Filipina juga membuat usulan tentang perlunya Jaringan dan Pusat Teknologi Iklim (Climate Technology Center and Network -CTCN) untuk memberikan nasihat dan dukungan kepada negara-negara berkembang pada pelaksanaan penilaian teknologi tentang teknologi baru pada pengembangan dan transferteknologi berdasarkan kebutuhan. Ini juga ditentang oleh negara-negara maju. Sumber Selengkapnya:  http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/durban01/durban_update24.pdf